Kabartepian.com, SAMARINDA – Insiden kapal tongkang pengangkut kayu menabrak Jembatan Mahakam pada 16 Februari 2025 lalu, yang menyebabkan robohnya fender jembatan, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Samarinda. Kejadian ini memicu perhatian berbagai pihak yang kini tengah mengawasi proses penyelidikan serta sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Namun, perbincangan publik kini bergeser dari aspek teknis pencegahan kecelakaan serupa ke arah wacana pencopotan General Manager (GM) Pelindo Samarinda dan Kepala KSOP Kelas I Samarinda. Rekomendasi tersebut disuarakan oleh salah satu senator Kaltim, yang memicu reaksi dari berbagai pihak.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Syahril Saili, menilai bahwa rekomendasi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi bermuatan kepentingan politik.
“Saya mengapresiasi langkah DPRD Kaltim dalam merespons kejadian ini. Namun, kesimpulan yang diambil seharusnya tetap berdasarkan regulasi yang berlaku,” ujar Syahril, Minggu (2/3).
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 57/2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, khususnya Pasal 54 Ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan di jalur lalu lintas perairan saat pemanduan, maka sanksi diberikan kepada Pandu dan Operator Radio, bukan kepada Kepala KSOP maupun GM Pelindo.
“Regulasi sudah jelas. Jika terjadi kecelakaan di jalur perairan saat pemanduan, pihak yang bertanggung jawab adalah Pandu dan Operator Radio. Bukan GM Pelindo atau Kepala KSOP,” tegasnya.
Syahril juga menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh yang dilakukan oleh KSOP sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Jika DPRD mengusulkan pencopotan, perlu dipertanyakan apa motifnya dan dasar hukumnya. Jangan sampai keputusan ini justru dipengaruhi oleh kepentingan tertentu,” tambahnya.
Ia pun berharap agar insiden ini ditindaklanjuti secara profesional tanpa dijadikan alat politik.
“Penabrakan Jembatan Mahakam bukan kejadian pertama. Sudah terjadi puluhan kali sebelumnya. Mengapa baru sekarang muncul rekomendasi pencopotan?” ujarnya.
Terakhir, ia mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berkembang.
“Kita harus memastikan bahwa penyelesaian insiden ini murni demi keselamatan dan kepentingan publik, bukan sekadar permainan politik,” pungkasnya. (*)
